Boemilangit’s Blog

Just another WordPress.com weblog

FSPMI Pilih Jalur Politis

16-09-2008 02:39 WIB

PT GSS: Demo Bukan Tuntut Hak Normatif

BOGOR Pekerja PT Guna Senaputra Sejahtera (GSS) yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berencana menempuh jalur politis guna menyelesaikan masalah dengan manajemen. Terlebih, setelah perusahaan mem-PHK 121 karyawannya.

“Kami akan kalah kalau melalui jalan hukum. Karena itu kami menempuh jalur politis agar masalah tersebut  diselesaikan dan menguntungkan semua pihak,” jelas Ketua Pimpinan Cabang FSPMI Mahmud Syam kepada Radar Bogor, kemarin.
 
Rencananya FSPMI mengunjungi legislatif dan eksekutif, mulai dari Disnaker hingga Menteri Tenaga Kerja. “Ya, kami juga akan mengajukan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi kalau memang diperlukan,” lanjutnya.

Mengenai jalur bipartit, Mahmud mengaku belum ada pertemuan seperti yang ditawarkan Disnakersos. Meski PT GSS sudah melaksanakan proses bipartit.
 
“Tidak ada bipartit antara pekerja dengan pimpinan PT GSS. Kami sebenarnya ingin diadakan cara bipartit untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tapi nyatanya, pihak perusahaan seolah menyepelekannya,” jelasnya.

Apalagi, sambung Mahmud, terakhir kali ketika hendak diadakan pertemuan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dibatalkan. “Kita lihat sendiri, Disnakersos sudah berupaya membantu meluruskan perselisihan ini dengan mediasi. Tapi nyatanya, mereka mengulur waktu perjanjian,” sesalnya.

Pada Jumat (12/9), mediasi memang urung dilakukan karena PT GSS terlambat. Pekerja yang menunggu satu jam lebih dibuat kesal, sehingga memilih bubar.
 
Sementara itu, Disnakersos akan kembali menindaklanjuti perselisihan ini dan tetap melalui jalur bipartit. “Jalur bipartit perlu dilakukan. Kalau kasus ini diajukan kepada pengadilan hubungan industrial maka harus didasari dengan bukti proses bipartit dulu,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Bambang Budianto.
 
Sedangkan kuasa hukum PT GSS Pamungkas and Partners menjelaskan mengenai pemotongan gaji yang dilakukan pihak PT GSS. “Klien kami tidak membayarkan gaji karyawannya selama karyawan itu mogok kerja karena bukan tuntutan hak normatif. Itu sesuai dengan UU,” ujarnya.

Menurut ketentuan pasal 145 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar pengusaha, pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah.

Ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai pemberian upah bagi pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar pengusaha.

“Tapi, berdasarkan undang-undang tuntutan karyawan klien kami dalam melakukan aksi mogok kerja itu bukan tuntutan hak normatif. Dengan begitu, klien kami tidak memiliki kewajiban membayarkan upah/gaji karyawan tersebut selama aksi mogok kerja berlangsung,” tegasnya.

Kuasa hukum PT GSS pun menyatakan bahwa selama ini kliennya (PT GSS, red) telah menjalankan ketentuan ketengakerjaan yang berlaku di Indonesia, baik ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun ketentuan ketenagakerjaan lainnya. (ren)

December 10, 2008 - Posted by | Kasus FSPMI

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: