Boemilangit’s Blog

Just another WordPress.com weblog

PHK terhadap 3 Karyawan Yamaha Pasuruan akibat mendirikan FSPMI

22 January 2008

PASURUAN – SURYA, Sekitar 250 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dari berbagai daerah Jatim, memblokir Pasuruan Industrial Estate Rungkut (PIER) Pasuruan, Senin (21/1). Mereka menuntut agar sejumlah karyawan yang dipecat PT Yamaha Musical Product Indonesia (YMPI) segera dipekerjakan kembali.  Para karyawan tersebut beberapa waktu lalu dipecat karena mendirikan dan bergabung dalam FSPMI. Para aktivis FSPMI yakin pemecatan oleh perusahaan yang berinduk di Jepang itu melanggar undang-undang (UU) tentang Perburuhan.

Dengan mengendarai ratusan sepeda motor dan sebuah truk, sambil membawa atribut bertuliskan nada kecaman terhadap PT YMPI, massa buruh mendatangi Gedung Pemkab Pasuruan di Jl Hayam Wuruk. Mereka menuntut Bupati Pasuruan Jusbakir Aldjufri untuk memperingatkan disnakertran setempat yang dianggap membela PT YMPI terkait pemecatan tiga karyawan, yakni Haris, Khamim dan Wariyaji.

Ini bukan perselisihan buruh lagi tapi pelanggaran PT YMPI terhadap hak-hak karyawannya yang dipecat karena mendirikan FSPMI. Setahun lalu kami menggelar aksi di DPRD, dan disepakati pihak disnaker segera memfasilitasi, tapi ternyata menggantung akibat oknum dinas yang hanya memikir perut sendiri” teriak Cik Umar, Ketua DPW FSPMI Jatim, saat berorasi.

Menurut Umar dan kawan-kawan, pihak manapun dilarang menghalangi atau memaksa buruh membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, kegiatan serikat pekerja/buruh, salah satunya dengan PHK. Sebab, hal itu melanggar Pasal 28 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ini bukan sebatas masalah buruh namun juga masalah harkat dan martabat bangsa yang diinjak sedemikian mudah oleh pengusaha. Apa artinya hubungan Indonesia-Jepang selama ini, jika mereka datang untuk menjadi Nippon model baru dengan penjajahannya terhadap buruh” tandas Jazuli, Ketua DPC FSPMI Pasuruan.

 Diajak Dialog

Demo yang digelar buruh itu mendapat respons dari pejabat di lingkungan Pemkab Pasuruan, yang menyilakan perwakilan buruh masuk untuk berdialog. Namun, saat mengetahui ang menerima bukan bupati, perwakilan demonstran menolak. Bahkan mereka sempat bersitegang dengan Kepala Bakesbang Linmas Sunarto yang disaksikan Asisten I M Soeharto.
Maaf, bupati ke Jakarta untuk urusan pembangunan jalan tol. Karenanya, dialog diwakilkan kepada bagian terkait” terang Sunarto.

Karena perundingan gagal, para demonstran keluar berombongan, menuju ke Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Namun di sini aksi mereka juga tidak menghasilkan apa-apa, karena perwakilan disnakertrans yang dihadirkan dewan dianggap tidak mengerti masalah. Akhirnya mereka mendatangi kawasan industri PT PIER, yang didalamnya termasuk lokasi PT YMPI.

Karena kedatangan ratusan demonstran dihalang-halangi bagian keamanan PT PIER, sempat terjadi ketegangan. Massa mulai pulul 13.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB pun memblokir kawasan industri itu.

Massa ditemui wakil pihak manajemen PT PIER Sudarto, bukan manajemen PT YMPI. Pihak PT PIER berharap unjuk rasa dibubarkan karena dapat menghalangi proses produksi puluhan perusahaan dikawasan industri itu. Karena dihalangi bertemu manajemen PT YMPI, seminggu lagi kami akan menggalang aksi solidaritas dengan massa lebih besar” kata Ridwan Monoarfa, Ketua DPP FSPMI.

Menurut Ridwan, nanti bukan hanya PT YMPI saja yang bakal didatangi, tetapi juga konsul dan kedubes Jepang di Indonesia. “Biar mereka mengerti pengusahanya yang melanggar UU Perburuhan dan kesepakatan ILO

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

70.000 Buruh Terancam PHK

 Kamis, 23 Oktober 2008 | 06:32 WIB

BANDUNG, KAMIS – Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Daerah Jawa Barat Ade Sudrajat memperkirakan, pada awal 2009 sekitar 70.000 tenaga kerja di provinsi itu terancam terkena pemutusan hubungan kerja. Kondisi itu terjadi akibat krisis global yang membuat beban perusahaan semakin berat.

”Pengusaha terpaksa melakukan berbagai efisiensi, termasuk perampingan jumlah tenaga kerja. Salah satunya karena kegiatan produksi akan dikurangi, bahkan ada yang dihentikan,” kata Ade di Bandung, Rabu (22/10).

Ade memperkirakan kondisi itu bisa semakin parah jika krisis di Amerika Serikat dan Eropa tak tertolong. Konsekuensi PHK terpaksa dilakukan atau setidaknya sebagian besar karyawan dirumahkan sementara.

Jabar adalah sentra industri tekstil utama di Indonesia dengan lebih dari 700 pabrik tekstil dan menyerap sekitar 700.000 tenaga kerja. Dampak krisis di AS terasa karena ekspor terbesar tekstil dan produk tekstil (TPT) Jabar disalurkan ke negara itu.

”Jumlahnya memang hanya 4 persen dari Jabar, tetapi nilainya yang besar. Pada 2007, total nilai ekspor tekstil Jabar mencapai 4,72 miliar dollar AS. Produk yang diimpor dari Indonesia antara lain kemeja, blus, piyama, dan baju hangat,” kata Ade.

Pilihan untuk mencari pasar lain di luar AS juga belum tentu bisa menyelamatkan industri TPT. Menurut Ade, sebenarnya terdapat pertumbuhan ekspor TPT Jabar ke AS sebesar 2 persen pada 2008. Pertumbuhan itu terancam setelah krisis terjadi. Turunnya daya beli masyarakat AS membuat pembelian sandang di negara itu berkurang.

Ketua Perhimpunan Pengusaha Tekstil Majalaya, Bandung, Deden Suwega, menyatakan, mata pencaharian sekitar 50.000 perajin tekstil dari sekitar 150 industri kecil dan menengah (IKM) di wilayahnya terancam. Melonjaknya harga bahan baku impor akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS membuat biaya produksi membengkak hingga 20 persen.

”Industri tekstil termasuk padat karya. Bisa dibayangkan jika kondisi krisis tak segera diatasi. Pengangguran akan bertambah dan angka kemiskinan meningkat,” tutur Deden.

Sejumlah pengusaha keramik di Kabupaten Purwakarta bahkan telah meliburkan karyawan dan tidak tahu kapan akan mempekerjakan mereka kembali. Menurut Eman Sulaeman, Ketua Pokja Klaster Keramik Plered, lesunya permintaan ekspor dan pasar domestik membuat pengusaha tak tahu kapan bisa mempekerjakan karyawan kembali.

Ia menambahkan, dari 15 pengusaha yang biasa membuat produk pesanan eksportir, kini hanya enam pengusaha yang masih berproduksi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Purwakarta, Soekoyo, Selasa, mengatakan, sejauh ini belum ada laporan PHK di 318 perusahaan yang mempekerjakan 155.000 orang di daerahnya.

Kerajinan songket di Palembang, Sumatera Selatan, kini juga terkena dampak krisis finansial global. Menurut Asmi Astari, pemilik gerai produksi dan penjualan Astari Songket, Rabu, sepekan ini dia menghentikan produksi tenun songket karena stok berlebih. Itu terjadi karena sebagian pembeli luar negeri menghentikan pembelian sejak berlangsungnya krisis global.

”Sebagian pembeli adalah broker dari Singapura dan AS. Sejak Oktober, mereka menghentikan pesanan,” katanya.

Zainal, pemilik Zainal Songket, menambahkan, puluhan produsen skala kecil dan menengah di Palembang dan Ogan Ilir sudah menghentikan produksi.

Wig masih aman

Berbeda pula dengan industri lain di Jawa Barat dan Palembang, pengusaha di Purbalingga, Jawa Tengah, meyakini setidaknya hingga akhir 2009 industri rambut masih aman dari dampak krisis finansial global. Hal ini karena industri rambut palsu (wig) di kabupaten itu umumnya telah membuat kontrak ekspor satu tahun sampai tiga tahun mendatang dengan importir asing.

Ketua Forum Komunikasi Perusahaan Rambut Purbalingga Sudiro KS mengungkapkan, beberapa perusahaan bahkan mengalami kenaikan permintaan dari pembeli di luar negeri hingga 20 persen.

”Produk yang diekspor ke luar negeri dari Purbalingga saat ini umumnya hasil kontrak dengan pembeli satu bulan atau dua bulan lalu. Waktu itu krisis belum benar-benar terjadi,” ujar Sudiro KS yang juga Direktur Utama PT Uro Mustika, eksportir rambut palsu, Rabu.

December 10, 2008 Posted by | Krisis Global | Leave a comment

FSPMI Menuntut Upah Yang Layak

10 Nopember 2008 12:01

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Tengah melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernuran menentang ditetapkannya Peraturan Bersama 4 Menteri.

Semarang – AMO

Aksi yang dimulai pukul 09.00 tersebut diikuti oleh lebih dari 75 orang.

Mereka menuntut agar penetapan UMK 2009 sebesar 100 % KHL. Sesuai dengan survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka nilai KHL mencapai kenaikan rata-rata 15,44 %.

Semarang naik 17 % sehingga UMK menjadi Rp. 838.000,-.,” kata Aris Ketua DPW FSPMI Jateng.

Sebenarnya, menurut Aris, nilai KHL yang ditetapkan itu berdasarkan standar buruh lajang. Jadi seandainya naik 100 % pun tetap tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak istri.

Penulis: Thomas/AMO

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

FSPMI Pilih Jalur Politis

16-09-2008 02:39 WIB

PT GSS: Demo Bukan Tuntut Hak Normatif

BOGOR Pekerja PT Guna Senaputra Sejahtera (GSS) yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berencana menempuh jalur politis guna menyelesaikan masalah dengan manajemen. Terlebih, setelah perusahaan mem-PHK 121 karyawannya.

“Kami akan kalah kalau melalui jalan hukum. Karena itu kami menempuh jalur politis agar masalah tersebut  diselesaikan dan menguntungkan semua pihak,” jelas Ketua Pimpinan Cabang FSPMI Mahmud Syam kepada Radar Bogor, kemarin.
 
Rencananya FSPMI mengunjungi legislatif dan eksekutif, mulai dari Disnaker hingga Menteri Tenaga Kerja. “Ya, kami juga akan mengajukan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi kalau memang diperlukan,” lanjutnya.

Mengenai jalur bipartit, Mahmud mengaku belum ada pertemuan seperti yang ditawarkan Disnakersos. Meski PT GSS sudah melaksanakan proses bipartit.
 
“Tidak ada bipartit antara pekerja dengan pimpinan PT GSS. Kami sebenarnya ingin diadakan cara bipartit untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tapi nyatanya, pihak perusahaan seolah menyepelekannya,” jelasnya.

Apalagi, sambung Mahmud, terakhir kali ketika hendak diadakan pertemuan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dibatalkan. “Kita lihat sendiri, Disnakersos sudah berupaya membantu meluruskan perselisihan ini dengan mediasi. Tapi nyatanya, mereka mengulur waktu perjanjian,” sesalnya.

Pada Jumat (12/9), mediasi memang urung dilakukan karena PT GSS terlambat. Pekerja yang menunggu satu jam lebih dibuat kesal, sehingga memilih bubar.
 
Sementara itu, Disnakersos akan kembali menindaklanjuti perselisihan ini dan tetap melalui jalur bipartit. “Jalur bipartit perlu dilakukan. Kalau kasus ini diajukan kepada pengadilan hubungan industrial maka harus didasari dengan bukti proses bipartit dulu,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Bambang Budianto.
 
Sedangkan kuasa hukum PT GSS Pamungkas and Partners menjelaskan mengenai pemotongan gaji yang dilakukan pihak PT GSS. “Klien kami tidak membayarkan gaji karyawannya selama karyawan itu mogok kerja karena bukan tuntutan hak normatif. Itu sesuai dengan UU,” ujarnya.

Menurut ketentuan pasal 145 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar pengusaha, pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah.

Ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai pemberian upah bagi pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar pengusaha.

“Tapi, berdasarkan undang-undang tuntutan karyawan klien kami dalam melakukan aksi mogok kerja itu bukan tuntutan hak normatif. Dengan begitu, klien kami tidak memiliki kewajiban membayarkan upah/gaji karyawan tersebut selama aksi mogok kerja berlangsung,” tegasnya.

Kuasa hukum PT GSS pun menyatakan bahwa selama ini kliennya (PT GSS, red) telah menjalankan ketentuan ketengakerjaan yang berlaku di Indonesia, baik ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun ketentuan ketenagakerjaan lainnya. (ren)

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

Akibat Krisis Global, 2.000 Karyawan Industri Tekstil Di-PHK

17 October 2008

Semarang (ANTARA News) – Kalangan industri tekstil di Jawa Tengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 2.000 karyawannya akibat krisis global yang mulai dirasakan.


“Dampak krisis global memang terasa berat bagi kalangan industri,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jateng, Djoko Wahyudi, di Semarang, Kamis.

Menurut dia, kini ada satu pabrik garmen cukup besar di Kabupaten Semarang yang mengurangi jumlah karyawannya hingga 2.000 lebih akibat pasar ekspor menurun.

“Akibat pasar ekspor menurun, karyawan yang sebelumnya berjumlah 10.000 orang terpaksa dikurangi 2.000 orang,” kata Djoko yang enggan menyebutkan nama pabrik yang telah mem-PHK karyawan.


Ia menjelaskan, bisnis yang masih aman di Jateng kini hanya yang pemasarannya di tingkat domestik seperti jamu dan rokok karena dampak krisis global belum menyentuh sektor riil.


Menghadapi situasi seperti ini, Apindo Jateng mengharapkan pemerintah segera merangsang pasar dalam negeri, memberi perlindungan, dan mengendalikan moneter.

“Kalau pemerintah tidak cepat bertindak, maka semuanya semakin berat. Pengusaha bisa terus melakukan pengurangan jumlah karyawan,” katanya.


Djoko menambahkan, Kamis (16/10) petang Apindo membahas kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2009. “Kita mengharapkan kenaikan UMK disesuaikan dengan inflasi,” katanya

December 10, 2008 Posted by | Krisis Global | Leave a comment

PT AST Indonesia PHKkan Pengurus SPMI

2 July 2008


Semarang (ANTARA News) – Sejumlah pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektrik Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE- FSPMI) PT AST Indonesia Semarang di PHK (pemutusan hubungan kerja) dari perusahaan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2008.


Menurut Ketua PUK SPEE-FSPMI PT AST Indonesia, Santoso, di Semarang, Rabu, dirinya bersama lima pengurus lainnya terkena PHK karena perusahaan melarang pendirian serikat pekerja di perusahaan itu.


Sejumlah pengurus yang di-PHK tersebu,t yakni Ketua PUK SPEE-FSPMI PT AST Indonesia, Santosa, Sekretaris Ari Wahyuono, Wakil Sekretaris Ariy, Bendahara, Imam Fajar Pamudji, Wakil Ketua Bidang Advokasi Sukamto, dan Wakil Ketua Bidang Infokom Aulia Hakim.


“Enam orang sisa pengurus yang lain masih dalam proses pemanggilan oleh pihak personalia,” katanya.


Menurut dia, keputusan melakukan PHK tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan apa pun, baik masalah indisipliner selaku pekerja maupun tidak adanya tuntutan atau isu yang sedang menjadi perselisihan.


Keputusan melakukan PHK, katanya, terjadi pada saat mendirikan serikat pekerja FSPMI dan sudah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dengan nomor : 550/251/OP.SP/15/2008 tanggal 10 Juni 2008.

Ia mengatakan, sikap perusahaan yang antikebebasan brserikat sudah ditunjukkan sejak proses pembentukan PUK FSPMI di mana secara jelas menyatakan tidak setuju jika karyawan bergabung menjadi anggota FSPMI.


Dengan berbagai cara mengintimidasi para karyawan yang akan bergabung menjadi anggota FSPMI, termasuk melakukan “kampanye hitam” terhadap FSPMI yang justru cenderung mengarah pada pencemaran nama baik organisasi FSPMI.

Sikap dan tindakan perusahaan bukan hanya sebatas melakukan PHK terhadap para pengurus FSPMI, tetapi juga melakukan intimidasi terhadap karyawan yang menjadi anggota FSPMI, melalui kepala bagian yang mengatasnamakan anggota Serikat Karyawan, memanggil karyawan satu demi satu.

Sungguh ironis, katanya, sebuah perusahaan PMA yang memproduksi Yamaha elektrik drum, piano roland, dan produk elektronik lainnya, seharusnya menunjukkan profesionalisme perusahaan yang menjunjung tinggi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun, mereka justru melakukan tindakan melecehkan hukum di Indonesia dan termasuk dalam perbuatan tindak pidana kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 pasal 28.(*)

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

Buruh PT KM Protes PHK Sepihak

 Thursday, 06 March 2008

 

Mojokerto – Surya-Merasa diperlakukan semena-mena, sebanyak 28 buruh PT Kreasi Maratindus (KM) di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, mengadakan aksi demo selama hari berturut-turut sejak Sabtu (1/3). Mereka memprotes keras pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang menimpanya oleh manajemen perusahaan.  Terlebih, alasan manajemen perusahaan mem-PHK mereka sangat tidak masuk akal. Pabrik rotan untuk ekspor tersebut memecat mereka dengan alasan perusahaan sedang merugi. Padahal, di dalam pabrik masih ada sekitar 200 buruh yang masih bekerja hingga kini namun dengan status pekerja harian lepas (PHL). 

 Mereka sebenarnya sudah berkali-kali mendekati manajemen perusahaan agar PHK dibatalkan, namun sama sekali tidak mendapat tanggapan. Oleh karena itu, sejak lima hari lalu mereka mengadakan aksi demo secara damai dengan mendirikan tenda di depan pabrik.  Meski hanya dilakukan secara damai, namun aksi demo mereka menjadi perhatian masyarakat sekitar. Maklum, dalam aksi demo yang dilakukan mulai pagi hingga pukul 22.00 WIB tersebut beberapa buruh juga mengajak anak-anaknya. 

 Perselisihan perburuhan itu pernah difasilitasi Disnaker Kabupaten Mojokerto serta muspika setempat. Hasilnya, tanggal 8 Februari nanti akan diadakan musyawarah secara bipartit.  Mereka menuntut tiga hal kepada manajemen perusahan, di antaranya menuntut selisih upah 2006-2008 yang belum dibayarkan perusahaan. Harus ada penyelesaian secara tuntas soal PHK terhadap lima buruh PT KM yang menjadi pengurus PUK Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Selain itu, perusahaan harus mempekerjakan kembali 23 buruh yang terkena PHK. 

 ”Kalau dalam pertemuan bipartit nanti hasilnya ternyata tidak sesuai tuntutan pekerja, maka kami akan mengerahkan ribuan anggota SPMI se Mojokerto,” ancam Heru Subagyo, koordinator aksi SPMI Mojokerto, Rabu (5/3). 

 Sayangnya, hingga kini belum keterangan resmi dari manajemen PT KM terkait PHK tersebut. Saat wartawan akan mengkormasi pimpinan perusahaan, langsung dicegat petugas satpam.  “Pimpinan masih sibuk, jadi tidak bisa ditemui,” kata Dwiyanti, seorang Satpam PT KM.

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

PHK Akibat Krisis Sudah Dimulai


Selasa, 25 Nopember 2008 |
08:28 WIB

 

Jakarta – Depnakertrans hingga Jumat (21/11) pukul 16.15 WIB menerima permintaan dari sejumlah perusahaan di lima provinsi untuk mem-PHK 20.930 pekerja, sedangkan yang sudah di-PHK sebanyak 1.396 pekerja.

Siaran pers Depnakertrans yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan kelima provinsi yang mengajukan PHK dan telah mem-PHK itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara.

Berdasarkan data tersebut jumlah pekerja yang dirumahkan dengan yang akan di PHK hampir sama. Jumlah pekerja yang akan dirumahkan sebanyak 18.891 orang dan yang telah dirumahkan sebanyak 1.025 orang.

Depnakertrans sudah membuat mekanisme pelaporan kepada dinas-dinas untuk mengirimkan laporan setiap minggu pada hari Rabu, lengkap dengan nama perusahaannya. Diharapkan minggu depan laporan tersebut sudah lengkap.

Di sisi lain, Depnakertrans juga menargetkan pelaksanaan pelatihan tahun 2008 akan berjumlah 98.000 orang dengan mendapat bantuan biaya pelatihan, baik untuk pelatihan yang ada di balai latihan kerja (BLK) pemerintah maupun swasta.

Tahun ini Depnakertrans sudah mengalokasikan dana stimulan langsung ke unit pelatihan masing-masing, baik melalui dinas maupun langsung ke BLK. Instansi itu mengharapkan Pemda turut serta mengalokasikan dana bagi pelatihan warganya.

Sebagian lulusan BLK terserap oleh pasar kerja uar negeri. Pada tahun 2007 terdapat 1.000 lulusan BLK yang bekerja di Timur Tengah. Saat ini terdapat 11 unit pelaksana teknis pelatihan (UPTP) yang dibina oleh pusat, dan 2 UPTD lagi akan diserahkan ke pusat, yaitu UPTD Sumatera Barat di Padang dan UPTD Kendari.

Total UPTP yang ada saat ini sebanyak 161, sedangkan lembaga pelatihan swasta lebih dari 5.000 dengan berbagai macam jenis pelatihan. Tahun 2009 ditarketkan 120.000 orang yang akan dilatih.

Ditjen Bina Pelatihan Depnakertrans pada 29 November 2008 juga akan mengadakan lokakarya di Cives Bekasi yang akan mengundang sejumlah industri yang ada di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Tujuannya untuk memperkenalkan program pelatihan dan manfaatnya bagi calon pekerja

December 10, 2008 Posted by | Krisis Global | Leave a comment

PHK Mulai Bayangi Jatim

PHK Mulai Bayangi Jatim
Jumat, 28 Nopember 2008 |
09:02 WIB

 

SURABAYA – Akhirnya, sejumlah industri di Jatim kini tidak lagi sanggup menahan badai krisis yang mulai menerpa propinsi ini. Pasar ekspor yang kian susut, ditambah krus rupiah yang juga terus melemah, membuat mereka berpikir untuk merumahkan karyawannya. Bahkan salah satu perusahaan “asli” Surabaya yang sangat besar, Maspion.

 

Perusahaan alat-alat rumah tangga itu produksinya kini tidak lagi berjalan normal. Krisis ini mengakibatkan stok barang di gudang menjadi langka dan sirkulasi produksi tidak lancar. Kalau kondisi ini terus berlanjut sampai tahun depan, pihak manajemen perusahaan ini akan mulai mem-PHK karyawannya. “Dari dua puluh ribu karyawan di Jatim yang ada, kemungkinannya tahun depan ada tiga ribu karyawan yang akan di PHK. Langkah ini akan kami lakukan merata di 40 divi kami yang ada,” kata Manajer Sumber Daya Manusia PT. Maspion, Andy Tjandra.

 

Kondisi ini tidak hanya melanda perusahaan besar sekelas Maspion, perusahaan menengah juga ikut merasakan pahitnya krisis ekonomi yang berawal dari AS ini. Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Industri Permebelan Indonesia (ASMINDO) Jatim, Chilman Suady, hingga Desember nanti, industri mebel Jatim mengalami penurunan volume produksi sampai 50%.“Tinggal menyelesaikan kontrak lama dan belum ada kontrak baru untuk tahun depan, selain itu saat ini semua buyer meminta penurunan harga dari 20% sampai 25%,” katanya.

 

Bahkan, lanjutnya, menurut laporan yang masuk saat ini sudah ada lima perusahaan yang tidak mendapatkan order sama sekali. Dengan kemampuan menyerap dua ratus karyawan tiap perusahaan, berarti saat ini sudah ada seribu karyawan yang menganggur.

Chilman mengungkapkan, industri mebel di Jatim mampu menyerap kurang lebih 71 ribu karyawan. Menurut catatannya, jumlah karyawan terserap bisa mencapai lebih dari 200 ribu orang diluar anggotanya yang termasuk industri pengolahan kayu sejenis.

 

“Bagi kita nilai kontrak bukan menjadi persoalan tapi volume produksi yang perhatian mengingat kemampuan menyerap tenaga kerja, ditambah kenaikan UMK kita tidak bisa membayangkan,” katanya.

 

Mulai tidak kuatnya “pondasi-pondasi” industri Jatim dalam menghadapi krisis global juga diakui Wakil Kepala Disnaker Jatim, Setiadjit. Ia mengatakan, saat ini, delapan perusahaan di propinsi ini sudah terancam kolaps. “Sudah ada delapan perusahaan di Jatim yang mengajukan PHK karyawannya ke kami. Akibatnya, sebanyak 9.457 tenaga kerja terancam menganggur,” ujar dia.

 

Ia menyebutkan, kedelapan perusahaan itu antara lain berada di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Nganjuk. Mereka bergerak di bidang garmen, sepatu, kayu dan kertas. “Kondisi perusahaannya memang sudah tidak sebagus sebelum krisis melanda,” katanya.

December 10, 2008 Posted by | Krisis Global | Leave a comment

PMA Mulai Ancang PHK

Selasa, 2 Desember 2008 | 11:47 WIB

Lesunya pasar karena krisis, juga mulai dirasakan investor asing

 

Surabaya- Belum ada lagi pesanan atau order dari pasar luar negeri, tidak hanya dirasakan pengusaha lokal, tetapi juga pengusaha asing yang pabriknya berada di Jatim. Apabila kondisi ini terus terjadi, mereka berencana merumahkan karyawannya.

 

“Sudah ada beberapa perusahaan Korea dari 400 perusahaan yang beroperasi di Jatim mengurangi jam kerja karyawan. Belum sampai mengurangi pekerja, tetapi jika order dari luar negeri tidak ada, PHK (pemutusan hubungan kerja) sulit dihindari,” kata Ketua Asosiasi Korea di Jatim, Lim Taek Seon, Senin (1/12).

Lesunya beberapa pasar investor asing yang ada di Jatim juga dibenarkan Manajer Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Abdul Muis. Menurutnya, beberapa investor yang ada di kawasan industri tersebut pasar ekspornya mulai turun. “Salah satunya perusahaan veleg asal Jepang. Karena permintaan mobil turun akibat krisis, maka penjualannya ikut turun,” katanya.

Akan tetapi, tidak semua investor asing yang pasarnya tergerus krisis. Ada beberapa diantara mereka justru meningkat permintaannya. Salah satunya PT Yamaha Music Manufacture Asia (YMMA). “Mereka justru permintaan ekspornya naik,” ujar dia.

Muis masih belum memastikan apakah investor yang pasarnya mulai tergerus akan merumahkan karyawannya atau tidak. “Kami harap hal itu tidak terjadi,,” kata dia.

Ancaman PHK juga dilontarkan sejumlah pengusaha Jatim. salah satunya Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Jatim, Shahputra. “Memang belum ada PHK, tetapi akan ke arah situ, karena order sepi,” ujarnya.

Begitu pula dengan Ketua Asosiasi Industri Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim, Sutan RP Siregar. Ia menyebutkan, krisis global mulai membuat industri sepatu di dalam negeri belum mendapatkan pesanan untuk tahun depan. “Saat ini perusahaan mulai pusing, karena setelah Desember tidak ada order. Padahal, tahun 2007 nilai ekspor alas kaki dari Jatim sebesar 185 juta dollar AS, dan tahun 2008 diperkirakan mencapai 238 juta dollar AS. Nilai ekspor terus naik rata-rata 15 persen per tahun. Bahkan tahun 2008 kenaikan nilai ekspor mencapai 25 persen,” ujarnya

Ancaman PHK massal ini menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim, Erlangga Satriagung, diakibatkan tingginya biaya produksi dan distribusi. Ia memprediksi, gelombang krisis ini diprediksi sampai dua hingga tiga tahun kedepan.

“Untuk itu kita memerlukan upaya meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi, selain itu juga mendorong kinerja ekspor Jatim dengan menangguhkan bea masuk untuk industri berorientasi ekspor,” kata dia.

Selain itu, pihaknnya juga meminta bank milik pemerintah Jatim untuk lebih mudah memberikan pendanaan dengan skema kredit usaha rakyat (KUR) yang plafonnya dari Rp 500 juta dinaikkan menjadi satu miliar rupiah. “Selain itu kita juga meminta adanya rekonstruksi APBD dengan mekanisme yang berlaku, dan ada evalusasi untuk skala prioritas,” ujar dia. e1,ins

December 10, 2008 Posted by | Krisis Global | Leave a comment