Boemilangit’s Blog

Just another WordPress.com weblog

PHK terhadap 3 Karyawan Yamaha Pasuruan akibat mendirikan FSPMI

22 January 2008

PASURUAN – SURYA, Sekitar 250 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dari berbagai daerah Jatim, memblokir Pasuruan Industrial Estate Rungkut (PIER) Pasuruan, Senin (21/1). Mereka menuntut agar sejumlah karyawan yang dipecat PT Yamaha Musical Product Indonesia (YMPI) segera dipekerjakan kembali.  Para karyawan tersebut beberapa waktu lalu dipecat karena mendirikan dan bergabung dalam FSPMI. Para aktivis FSPMI yakin pemecatan oleh perusahaan yang berinduk di Jepang itu melanggar undang-undang (UU) tentang Perburuhan.

Dengan mengendarai ratusan sepeda motor dan sebuah truk, sambil membawa atribut bertuliskan nada kecaman terhadap PT YMPI, massa buruh mendatangi Gedung Pemkab Pasuruan di Jl Hayam Wuruk. Mereka menuntut Bupati Pasuruan Jusbakir Aldjufri untuk memperingatkan disnakertran setempat yang dianggap membela PT YMPI terkait pemecatan tiga karyawan, yakni Haris, Khamim dan Wariyaji.

Ini bukan perselisihan buruh lagi tapi pelanggaran PT YMPI terhadap hak-hak karyawannya yang dipecat karena mendirikan FSPMI. Setahun lalu kami menggelar aksi di DPRD, dan disepakati pihak disnaker segera memfasilitasi, tapi ternyata menggantung akibat oknum dinas yang hanya memikir perut sendiri” teriak Cik Umar, Ketua DPW FSPMI Jatim, saat berorasi.

Menurut Umar dan kawan-kawan, pihak manapun dilarang menghalangi atau memaksa buruh membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, kegiatan serikat pekerja/buruh, salah satunya dengan PHK. Sebab, hal itu melanggar Pasal 28 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ini bukan sebatas masalah buruh namun juga masalah harkat dan martabat bangsa yang diinjak sedemikian mudah oleh pengusaha. Apa artinya hubungan Indonesia-Jepang selama ini, jika mereka datang untuk menjadi Nippon model baru dengan penjajahannya terhadap buruh” tandas Jazuli, Ketua DPC FSPMI Pasuruan.

 Diajak Dialog

Demo yang digelar buruh itu mendapat respons dari pejabat di lingkungan Pemkab Pasuruan, yang menyilakan perwakilan buruh masuk untuk berdialog. Namun, saat mengetahui ang menerima bukan bupati, perwakilan demonstran menolak. Bahkan mereka sempat bersitegang dengan Kepala Bakesbang Linmas Sunarto yang disaksikan Asisten I M Soeharto.
Maaf, bupati ke Jakarta untuk urusan pembangunan jalan tol. Karenanya, dialog diwakilkan kepada bagian terkait” terang Sunarto.

Karena perundingan gagal, para demonstran keluar berombongan, menuju ke Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Namun di sini aksi mereka juga tidak menghasilkan apa-apa, karena perwakilan disnakertrans yang dihadirkan dewan dianggap tidak mengerti masalah. Akhirnya mereka mendatangi kawasan industri PT PIER, yang didalamnya termasuk lokasi PT YMPI.

Karena kedatangan ratusan demonstran dihalang-halangi bagian keamanan PT PIER, sempat terjadi ketegangan. Massa mulai pulul 13.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB pun memblokir kawasan industri itu.

Massa ditemui wakil pihak manajemen PT PIER Sudarto, bukan manajemen PT YMPI. Pihak PT PIER berharap unjuk rasa dibubarkan karena dapat menghalangi proses produksi puluhan perusahaan dikawasan industri itu. Karena dihalangi bertemu manajemen PT YMPI, seminggu lagi kami akan menggalang aksi solidaritas dengan massa lebih besar” kata Ridwan Monoarfa, Ketua DPP FSPMI.

Menurut Ridwan, nanti bukan hanya PT YMPI saja yang bakal didatangi, tetapi juga konsul dan kedubes Jepang di Indonesia. “Biar mereka mengerti pengusahanya yang melanggar UU Perburuhan dan kesepakatan ILO

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

FSPMI Menuntut Upah Yang Layak

10 Nopember 2008 12:01

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Tengah melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernuran menentang ditetapkannya Peraturan Bersama 4 Menteri.

Semarang – AMO

Aksi yang dimulai pukul 09.00 tersebut diikuti oleh lebih dari 75 orang.

Mereka menuntut agar penetapan UMK 2009 sebesar 100 % KHL. Sesuai dengan survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka nilai KHL mencapai kenaikan rata-rata 15,44 %.

Semarang naik 17 % sehingga UMK menjadi Rp. 838.000,-.,” kata Aris Ketua DPW FSPMI Jateng.

Sebenarnya, menurut Aris, nilai KHL yang ditetapkan itu berdasarkan standar buruh lajang. Jadi seandainya naik 100 % pun tetap tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak istri.

Penulis: Thomas/AMO

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

FSPMI Pilih Jalur Politis

16-09-2008 02:39 WIB

PT GSS: Demo Bukan Tuntut Hak Normatif

BOGOR - Pekerja PT Guna Senaputra Sejahtera (GSS) yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berencana menempuh jalur politis guna menyelesaikan masalah dengan manajemen. Terlebih, setelah perusahaan mem-PHK 121 karyawannya.

“Kami akan kalah kalau melalui jalan hukum. Karena itu kami menempuh jalur politis agar masalah tersebut  diselesaikan dan menguntungkan semua pihak,” jelas Ketua Pimpinan Cabang FSPMI Mahmud Syam kepada Radar Bogor, kemarin.
 
Rencananya FSPMI mengunjungi legislatif dan eksekutif, mulai dari Disnaker hingga Menteri Tenaga Kerja. “Ya, kami juga akan mengajukan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi kalau memang diperlukan,” lanjutnya.

Mengenai jalur bipartit, Mahmud mengaku belum ada pertemuan seperti yang ditawarkan Disnakersos. Meski PT GSS sudah melaksanakan proses bipartit.
 
“Tidak ada bipartit antara pekerja dengan pimpinan PT GSS. Kami sebenarnya ingin diadakan cara bipartit untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tapi nyatanya, pihak perusahaan seolah menyepelekannya,” jelasnya.

Apalagi, sambung Mahmud, terakhir kali ketika hendak diadakan pertemuan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dibatalkan. “Kita lihat sendiri, Disnakersos sudah berupaya membantu meluruskan perselisihan ini dengan mediasi. Tapi nyatanya, mereka mengulur waktu perjanjian,” sesalnya.

Pada Jumat (12/9), mediasi memang urung dilakukan karena PT GSS terlambat. Pekerja yang menunggu satu jam lebih dibuat kesal, sehingga memilih bubar.
 
Sementara itu, Disnakersos akan kembali menindaklanjuti perselisihan ini dan tetap melalui jalur bipartit. “Jalur bipartit perlu dilakukan. Kalau kasus ini diajukan kepada pengadilan hubungan industrial maka harus didasari dengan bukti proses bipartit dulu,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Bambang Budianto.
 
Sedangkan kuasa hukum PT GSS Pamungkas and Partners menjelaskan mengenai pemotongan gaji yang dilakukan pihak PT GSS. “Klien kami tidak membayarkan gaji karyawannya selama karyawan itu mogok kerja karena bukan tuntutan hak normatif. Itu sesuai dengan UU,” ujarnya.

Menurut ketentuan pasal 145 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar pengusaha, pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah.

Ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai pemberian upah bagi pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar pengusaha.

“Tapi, berdasarkan undang-undang tuntutan karyawan klien kami dalam melakukan aksi mogok kerja itu bukan tuntutan hak normatif. Dengan begitu, klien kami tidak memiliki kewajiban membayarkan upah/gaji karyawan tersebut selama aksi mogok kerja berlangsung,” tegasnya.

Kuasa hukum PT GSS pun menyatakan bahwa selama ini kliennya (PT GSS, red) telah menjalankan ketentuan ketengakerjaan yang berlaku di Indonesia, baik ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun ketentuan ketenagakerjaan lainnya. (ren)

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

PT AST Indonesia PHKkan Pengurus SPMI

2 July 2008


Semarang (ANTARA News) – Sejumlah pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektrik Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE- FSPMI) PT AST Indonesia Semarang di PHK (pemutusan hubungan kerja) dari perusahaan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2008.


Menurut Ketua PUK SPEE-FSPMI PT AST Indonesia, Santoso, di Semarang, Rabu, dirinya bersama lima pengurus lainnya terkena PHK karena perusahaan melarang pendirian serikat pekerja di perusahaan itu.


Sejumlah pengurus yang di-PHK tersebu,t yakni Ketua PUK SPEE-FSPMI PT AST Indonesia, Santosa, Sekretaris Ari Wahyuono, Wakil Sekretaris Ariy, Bendahara, Imam Fajar Pamudji, Wakil Ketua Bidang Advokasi Sukamto, dan Wakil Ketua Bidang Infokom Aulia Hakim.


“Enam orang sisa pengurus yang lain masih dalam proses pemanggilan oleh pihak personalia,” katanya.


Menurut dia, keputusan melakukan PHK tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan apa pun, baik masalah indisipliner selaku pekerja maupun tidak adanya tuntutan atau isu yang sedang menjadi perselisihan.


Keputusan melakukan PHK, katanya, terjadi pada saat mendirikan serikat pekerja FSPMI dan sudah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dengan nomor : 550/251/OP.SP/15/2008 tanggal 10 Juni 2008.

Ia mengatakan, sikap perusahaan yang antikebebasan brserikat sudah ditunjukkan sejak proses pembentukan PUK FSPMI di mana secara jelas menyatakan tidak setuju jika karyawan bergabung menjadi anggota FSPMI.


Dengan berbagai cara mengintimidasi para karyawan yang akan bergabung menjadi anggota FSPMI, termasuk melakukan “kampanye hitam” terhadap FSPMI yang justru cenderung mengarah pada pencemaran nama baik organisasi FSPMI.

Sikap dan tindakan perusahaan bukan hanya sebatas melakukan PHK terhadap para pengurus FSPMI, tetapi juga melakukan intimidasi terhadap karyawan yang menjadi anggota FSPMI, melalui kepala bagian yang mengatasnamakan anggota Serikat Karyawan, memanggil karyawan satu demi satu.

Sungguh ironis, katanya, sebuah perusahaan PMA yang memproduksi Yamaha elektrik drum, piano roland, dan produk elektronik lainnya, seharusnya menunjukkan profesionalisme perusahaan yang menjunjung tinggi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun, mereka justru melakukan tindakan melecehkan hukum di Indonesia dan termasuk dalam perbuatan tindak pidana kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 pasal 28.(*)

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

Buruh PT KM Protes PHK Sepihak

 Thursday, 06 March 2008

 

Mojokerto – Surya-Merasa diperlakukan semena-mena, sebanyak 28 buruh PT Kreasi Maratindus (KM) di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, mengadakan aksi demo selama hari berturut-turut sejak Sabtu (1/3). Mereka memprotes keras pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang menimpanya oleh manajemen perusahaan.  Terlebih, alasan manajemen perusahaan mem-PHK mereka sangat tidak masuk akal. Pabrik rotan untuk ekspor tersebut memecat mereka dengan alasan perusahaan sedang merugi. Padahal, di dalam pabrik masih ada sekitar 200 buruh yang masih bekerja hingga kini namun dengan status pekerja harian lepas (PHL). 

 Mereka sebenarnya sudah berkali-kali mendekati manajemen perusahaan agar PHK dibatalkan, namun sama sekali tidak mendapat tanggapan. Oleh karena itu, sejak lima hari lalu mereka mengadakan aksi demo secara damai dengan mendirikan tenda di depan pabrik.  Meski hanya dilakukan secara damai, namun aksi demo mereka menjadi perhatian masyarakat sekitar. Maklum, dalam aksi demo yang dilakukan mulai pagi hingga pukul 22.00 WIB tersebut beberapa buruh juga mengajak anak-anaknya. 

 Perselisihan perburuhan itu pernah difasilitasi Disnaker Kabupaten Mojokerto serta muspika setempat. Hasilnya, tanggal 8 Februari nanti akan diadakan musyawarah secara bipartit.  Mereka menuntut tiga hal kepada manajemen perusahan, di antaranya menuntut selisih upah 2006-2008 yang belum dibayarkan perusahaan. Harus ada penyelesaian secara tuntas soal PHK terhadap lima buruh PT KM yang menjadi pengurus PUK Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Selain itu, perusahaan harus mempekerjakan kembali 23 buruh yang terkena PHK. 

 ”Kalau dalam pertemuan bipartit nanti hasilnya ternyata tidak sesuai tuntutan pekerja, maka kami akan mengerahkan ribuan anggota SPMI se Mojokerto,” ancam Heru Subagyo, koordinator aksi SPMI Mojokerto, Rabu (5/3). 

 Sayangnya, hingga kini belum keterangan resmi dari manajemen PT KM terkait PHK tersebut. Saat wartawan akan mengkormasi pimpinan perusahaan, langsung dicegat petugas satpam.  “Pimpinan masih sibuk, jadi tidak bisa ditemui,” kata Dwiyanti, seorang Satpam PT KM.

December 10, 2008 Posted by | Kasus FSPMI | Leave a comment

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.